Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut memuat prinsip bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Karena itu, pakta ini memperkuat kerja sama pertahanan ketiga negara di tengah ketegangan kawasan. Reuters melaporkan, perjanjian tersebut lahir setelah hampir setahun proses negosiasi.
Kesepakatan ini kerap dibandingkan dengan prinsip pertahanan kolektif NATO. Namun, pakta tersebut belum dapat disebut sebagai NATO versi negara Muslim. NATO memiliki struktur komando terpadu, mekanisme pertahanan kolektif, dan institusi permanen. Sementara itu, rincian kewajiban militer dalam pakta Mekkah belum dijelaskan secara lengkap.
Selain itu, kerja sama tersebut memiliki arti strategis bagi Arab Saudi. Kerajaan menghadapi tekanan keamanan akibat meningkatnya konflik dan serangan di kawasan. Oleh sebab itu, Riyadh berupaya memperluas jaringan pertahanan tanpa sepenuhnya bergantung pada satu mitra. Reuters juga mencatat bahwa Saudi sedang memperkuat postur pertahanannya melalui sejumlah aliansi regional.
Turki memberikan pengalaman militer dan industri pertahanan yang berkembang. Pakistan, sementara itu, memiliki kekuatan militer besar serta pengalaman strategis di kawasan Asia Selatan. Kombinasi tersebut membuat pakta ini memiliki nilai geopolitik yang cukup penting. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi, latihan bersama, dan mekanisme pelaksanaan yang lebih jelas.
Perkembangan terbaru menunjukkan peluang perluasan keanggotaan masih terbuka. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Mesir berpotensi bergabung dalam kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Arab Saudi juga mendorong koalisi maritim terpisah untuk menjaga jalur pelayaran Laut Merah. Koalisi tersebut melibatkan 14 negara dan berfokus pada keamanan jalur perdagangan. Dengan demikian, munculnya berbagai kerja sama ini menunjukkan perubahan pola keamanan Timur Tengah.
