KPK Segera Mengumumkan Tersangka Baru di Kasus Suap Dana PEN 2021

KPK Segera Mengumumkan Tersangka Baru di Kasus Suap Dana PEN 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau Dana PEN tahun 2021. “KPK dalam kasus dugaan suap untuk pengajuan dana dari PEN 2021, tim penyidik ​​KPK telah mengembangkan penyelidikan atas kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 15 Juni 2022.

Ali mengatakan tersangka diidentifikasi berdasarkan kecukupan dua alat bukti. KPK menduga ada pihak lain yang terlibat, baik sebagai penerima maupun pemberi dalam kasus tersebut.

Namun, Ali tidak membeberkan secara detail identitas tersangka maupun detail kasus ini. Dia mengatakan pengumuman akan dilakukan pada saat penangkapan, serta kebijakan KPK yang baru.

Dalam kasus ini, KPK menjerat mantan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar. Laode dan Ardian ditetapkan sebagai penerima suap. KPK turut menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur sebagai pihak pemberi.

Ardian Noervianto selaku pejabat Kemendagri berwenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Pemerintah Daerah. Pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode M. Syukur untuk minta bantuan mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, Mei 2021, Laode M. Syukur mempertemukan Andi Merya dengan Ardian Noervianto di kantor Kemendagri, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Merya mengajukan pinjaman sebesar Rp350 miliar untuk membiayai PEN dan meminta Ardian Noervianto untuk mengawal dan mendukung proses pengajuan tersebut. Ardian Noervianto disebut-sebut telah meminta bagian, atau fee, sebesar tiga persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman.

KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap mantan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto (MAN).

Ardian menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Ali mengatakan, pemanggilan saksi masih menjadi agenda tim penyidik ​​sebagai upaya pengumpulan bukti guna melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Ardian.

KPK telah menetapkan Ardian bersama Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar (LMSA) sebagai tersangka.

KPK menjelaskan, Ardian memiliki tugas antara lain melaksanakan bentuk investasi langsung pemerintah berupa pinjaman PEN 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Investasi tersebut berupa pinjaman untuk program dan/atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah.

Pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode M Syukur untuk meminta bantuan mendapatkan pinjaman Dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur. Selain menelepon Laode M Syukur, Andi Merya juga meminta bantuan LM Rusdianto Emba, yang juga telah mengenal baik Ardian.

Selain itu, pada Mei 2021, Laode M Syukur membawa Andi Merya bersama Ardian ke gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Andy Maria mengajukan pinjaman PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta Ardian untuk mengawasi dan mendukung proses pengajuan pinjaman.

KPK menduga Ardian meminta upah atas perannya tersebut dengan meminta uang sebesar 3 persen dari nilai permohonan pinjaman.

Rinciannya 1 persen untuk pertimbangan penerbitan oleh Kementerian Dalam Negeri, 1 persen untuk penilaian awal oleh Kementerian Keuangan dan 1 persen untuk penandatanganan Nota kesepakatan antara PT SMI dan Pemerintah Timur. Kabupaten Kulaaka.

Andi Merya memenuhi keinginan Ardian dan mengirimkan uang sebesar Rp2 miliar ke rekening bank milik Laode M Syukur. Pemberian uang sebagai tahap awal kompensasi itu juga diketahui LM Rusdianto Emba.

KPK menduga dari sejumlah Rp2 miliar tersebut, Ardian menerima 131 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta, dan Laode M Syukur menerima Rp500 juta.

Ardian diduga aktif memantau proses penyerahannya, meskipun saat itu dia sedang melaksanakan isolasi mandiri dengan selalu berkomunikasi terhadap beberapa orang kepercayaan yang sebelumnya sudah dikenalkan dengan Laode M Syukur.

KPK menyebut permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya disetujui dengan adanya bubuhan paraf Ardian Noervianto pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )