Anies Baswedan Sindir Kebijakan PBB Naik 500%: Itu Pengusiran Sopan

Anies Baswedan Sindir Kebijakan PBB Naik 500%: Itu Pengusiran Sopan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sebesar 500 persen.

Bukannya memberikan keadilan, katanya, kebijakan ini membuat masyarakat yang tidak bisa membayar pajak keluar dari kota Jakarta.

PBB telah meningkat sebesar 500 persen. Apa artinya itu sebenarnya?” ujar Anies saat menghadiri briefing pada Rapat Kerja Nasional I Al Jam’iyatul Washliyah, mengutip saluran YouTube UMTC, Senin (13/6).

Pemerintah sering mengatakan bahwa mereka ini ingin meningkatkan pendapatan melalui pajak yang lebih tinggi, yang mengarah pada peningkatan pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan pengusiran yang sopan terhadap warga negara yang tidak dapat membayar pajak.”

Anies tidak merinci pemerintah mana yang dia maksud. Menurutnya, jika kenaikan PBB terus berlanjut, masyarakat secara bertahap akan meninggalkan kota Jakarta karena terbebani pajak.

Anies Baswedan mencontohkan, mantan Menpora Abdul Gafur Tengku Indris harus membayar pajak rumahnya di Kabupaten Menteng hingga Rp 100 juta per tahun nya.

Bayangkan, di sini para pendiri republik tinggal di tempat yang dulunya biasa. Karena perubahan zaman, tempat itu jadi kawasan elit, meskipun mereka tidak pernah berencana untuk tinggal di tempat elit, dalam tanda kutip.”

“Tunggu saja, ini 3 tahun, atau 8, atau 15 tahun, satu per satu akan diusir dari kota ini, siapa yang akan pergi? Mereka yang tidak bisa membayar pajak.”

Tidak setuju dengan kebijakan tersebut, Anies mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif keuangan kepada wajib pajak yang memiliki rumah dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di atas Rp 2 milyar.

Adapun pemegang NJOP kurang dari Rp 2 miliar, mereka bebas pajak. Pendidik dan warga negara yang telah berkontribusi pada negara juga dibebaskan dari pajak.

Anies Baswedan juga memaerkan kebijakannya untuk tidak menaikkan PBB selama empat tahunsejak ia menjabat jadi gubernur.

Dia menyimpulkan: “Sekarang kita beri kebijakan, Siapa yang berkontribusi pada republik, bebas pajak selama tiga generasi, nol. Ini memberikan rasa keadilan untuk semua orang, guru juga (tunduk pada kebijakan serupa).” .

Anies Baswedan Gratiskan PBB Bagi Pemilik Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar

Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengenakan pajak kepada wajib pajak pemilik rumah yang nilai NJOP (penjualan objek pajaknya) kurang dari Rp 2 miliar.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah pasca dampak COVID-19.

“Pembayaran pajak pada dasarnya merupakan bentuk gotong royong untuk meningkatkan perekonomian di DKI Jakarta tercinta. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan insentif dan fasilitas tersebut.”

Kemudian untuk wajib pajak dengan NJOP di atas Rp.2 milyar, akan ada pengurangan. Anies berharap masyarakat dimudahkan dan tetap membayar sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

“Seperti diketahui, pajak daerah memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Selain itu, di era pandemi, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar sebagai upaya untuk memutus penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta.”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )